Konflik Internal, Anggota Koptan Timiangan Raya Tidak Gajian 6 Bulan
ROKAN HULU-Terhitung Oktober 2015 hingga April 2016, anggota Kelompok Tani (Koptan) Timiangan Raya Desa Lubuk Napal, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) belum gajian melalui pola kemitraan plasma dengan perusahaan.
Tertundanya gaji anggota selama enam bulan, disebabkan sejumlah anggota Koptan Timiangan Raya Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo kini ter jepit. Apalagi saat ini ekonomi masyarakat sedang masa sulit.
Diakui Safri anggota Koptan Timiangan Raya, dirinya kecewa dengan pengurus karena sudah enam bulan mereka tidak gajian, yang besarnya Rp120 ribu hingga Rp200 ribu per bulannya. Apalagi dana dari perusahaan sudah masuk ke rekening koperasi. “Karena adanya konflik internal, seharusnya pengurus cepat tanggap, lalu cepat menyelesaikan, karena sudah sampai enam bulan belum gajian. Apalagi saat ini ekonomi sedang sulit,” terang Safri, Selasa (12/4).
Safri berharap, pengurus Koptan Timiangan Raya secepatnya selesaikan masalah internal, sehingga tidak menimbul gejolak.
Ketua Koptan Timiangan Raya Desa Lubuk Napal, Sulaiman juga membenarkan sekitar 500 anggota koperasinya belum gajian enam bulan belakangan. Gaji anggota tersendat menyusul adanya surat dari tiga kelompok anggota yang menuntut haknya 60 persen dari kerjasama plasma atau pola KKPA dengan PT. Sawit Asahan Indah (SAI), melalui PT. Eka Dura Indonesia (EDI). Sementara 40 persen lainnya merupakan jatah masyarakat.
Disurat itu diketahui Kades Lubuk Napal Syofyan, tiga kelompok anggota koperasi mengaku mereka merupakan perintis pola kemitraan dengan PT. SAI tersebut. Apalagi sudah ada perjanjian sebelumnya. “Mereka menuntut pembagian 60 persen. Namun karena pengurus tidak mau ambil risiko, sejak Oktober 2015 hingga Maret 2016, ratusan anggota belum terima gaji,” ungkap Sulaiman.
Sebut Sulaiman lagi, pengurus belum kantongi bukti perjanjian atau kesepakatan tertulis pembagian 60 persen untuk kelompok perintis, dan 40 persen untuk masyarakat. “Karena terkait surat dari tiga kelompok inilah serta sesuai saran Kades (Lubuk Napal), gaji ditunda, hingga permintaan tiga kelompok 60 persen terealisasi,” ungkapnya.
Sulaiman menambahkan, kini pengurus belum realisasikan permintaan kelompok petintis karena pengurus sendiri tidak punya acuan kesepakatan. Namun pengurus tetap mengacu Keputusan Bupati Rohul Achmad, Nomor 46 Tahun 2011, diteken 17 Februari 2011, yakni jumlah calon penerima plasma (CPP) 500 anggota. “Mari kita selesaikan permasalah ini dengan kepala dingin, sehingga tidak ada permasalah ke depannya. Karena dampak belum terima gaji sejak Oktober-April, sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Apalagi kini ekonomi sulit seperti ini,” tegasnya..
Sulaiman mengungkapkan, Koptan Timiangan Raya memiliki lahan 1.000 hektar yang dibangun sejak 1999 silam. Dari luas itu, baru 702 hektar lahan terkelola atau sudah ditanami tanaman kelapa sawit. Namun, baru sekira 450 hektar lahan yang sudah bisa dipanen.
Di tempat terpisah, diakui Kades Lubuk Napal, H. Syofyan, bahwa kesepakatan pembagian 60 persen untuk kelompok perintis memang ada dilakukan, dan diketahui oleh Camat Rambah Samo, Kapolsek Rambah Samo, dan Koramil setempat.
Di saat pendirian Koptan Timiangan Raya, ada perjanjian 40 persen hasil panen untuk masyarakat tempatan, dan 60 persen lagi untuk anggota perintis, atau masyarakat yang mandah di rimba saat dimulainya pola kemitraan dengan PT. SAI, atau imas tumbang di lahan.
Sebut Syofyan, bahwa dulunya Lubuk Napal merupakan sebuah dusun dan masih masuk di wilayah administrasi Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo. Karena dirinya belum lama menjabat Kades Lubuk Napal, sehingga belum mempunyai bukti tertulis hasil kesepakatan anggota Koptan Timiangan Raya dengan pengurus sebelumnya.(dpr/raj)
