Kekurangan Hak Pekerja Masih Belum dibayar, PT DMG Dinilai Abaikan Anjuran Disnakertrans Bengkalis,
PORTAL RIAU/SUMUT,DURI — Pasca dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Kadisnakertrans Kabupaten Bengkalis pada tanggal 5 Oktober 2016 lalu, yang menganjurkan agar Direktur PT Delta Metro Guard (DMG) membayar kekurangan hak-hak masing-masing pekerja. Namun, anjuran tersebut nyatanya ditolak oleh PT DMG.
Terkait kenyataan tersebut, Muslim SH, Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR) Kabupaten Bengkalis kembali angkat bicara. Jika PT DMG menolak membayar, kata Muslim, Referensi UU Nomor 2 Tahun 2004 sangat jelas.
“Seharusnya PT DMG mendaftarkan gugatan ke PHI. Namun, sampai saat ini sudah hampir 3 bulan PT DMG tidak ada mendaftarkan gugatan,” tukas Muslim, Rabu (01/02/17).
Artinya, Lanjut Muslim, PT DMG mengangkangi instansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu Disnakertrans. Seharusnya PT DMG patuh dan taat kepada Disnakertrans seperti yang sudah diatur Undang Undang.
“Sepatutnya Disnakertrans melayangkan surat kembali kepada PT DMG untuk mempertanyakan kelanjutan Anjuran Bayar tersebut. Ini tidak, diam saja tidak ada melakukan upaya pemanggilan kepada PT DMG untuk meminta penjelasan,” tandas Muslim lagi.
Menurut Muslim, ini merupakan persoalan hak dan hajat hidup orang banyak. Sudahlah mereka tidak bekerja lagi, hak yang dituntutpun tidak dibayarkan oleh PT DMG.
“Seharusnya Disnakertrans Bengkalis tegas terhadap PT DMG sesuai kewenangannya. Berdasarkan peraturan dan Undang Undang yang berlaku. Jika PT DMG patuh dan taat kepada Disnakertrans yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bengkalis, PT DMG sudah membayar uang sisa pesangon tersebut, atau mendaftarkan gugatan. Tapi ini malah dengan santainya PT DMG melenggang seperti tidak ada persoalan,” imbuh Muslim lagi.
Menurut Muslim, PT DMG inilah perusahaan pertama yang tidak mengindahkan Nota Anjuran Bayar Disnakertrans Kabupaten Bengkalis.
” Untuk kedepan perusahaan seperti PT DMG ini tidak pantas berada di Bumi Melayu Lancang Kuning ini. Mencari keuntungan di Bumi Melayu, namun orang Melayu sendiri yakni sekitar 66 orang tidak lanjut kerja. Bahkan Naker tempatan banyak juga yang tidak dilanjutkan kerja di PT DMG di Project HOOU,” kata Muslim lebih lanjut.
Muslim menduga ada unsur ketidaksenangan bukan berdasarkan hasil tes. Tes yang dilakukan DMG cuma formalitas, baik yang Project HOOU maunpun Bekasap tidak profesional. Malah,
yang lebih memprihatinkan itu tidak menghargai Anjuran Kadisnakertrans Kabupaten Bengkalis.
“Kami berharap kepada Bapak Bupati Bengkalis dan DPRD Komisi I Bengkalis turun tangan menyelesaikan dengan memanggil Managemen PT DMG meminta penjelasan persoalan yang terjadi.
Kami berharap juga kepada pimpinan PT CPI pemberi kerja agar jangan apatis dan bertanggung jawab. Segera panggil Direktur Utama PT DMG, Dirops Bapak Bambang, Project Manager PT DMG Bapak Erdi Taer dan Bapak Yusnadi. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut agar tidak terjadi lagi aksi-aksi demonstrasi oleh eks sekuriti kedepannya,” pungkas Muslim SH. (RLT/DPR)
