Status UPP Ditargetkan Tuntas Pada HUT Rohul Ke-16
PASIRPENGARAIAN- Bupati Rokan Hulu (Rohul) Achmad, mengharapkan, penegerian Universitas Pasirpengaraian (UPP) dapat tuntas pada Tanggal 12 Oktober 2015 atau bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Rohul yang ke 16. Jika hal itu terwujud, diharapkan, hal tersebut bisa menjadi kado ulang terindah bagi kabupaten yang berjuluk Negeri Seribu Suluk ini.
Harapan segera dinegerikanya UPP ini disampaikan Achmad saat menghadiri, Sidang Senat Terbuka, wisuda sebanyak 212 mahasiswa Angkatan ke VIII di Convention Hall, Masjid Agung Madani Islamic Center (MAMIC) Pasir Pengaraian. "12 oktober kita harapkan UPP kita sudah berstatus negeri, ini tentunya menjadi akan kado ulang tahun terindah bagi kabupaten Rokan Hulu selama 16 tahun berdiri," serunya.
Dalam kegiatan tersebut, sedang senat terbuka Angkatan Ke VII UPP ini, Turut dihadiri Rektor UPP Prof. Dr Felitra Dea, kordinator kopertis wilayah 10, wisudawan dan wisudawati, serta mahasiswa dan orang tua para wisudawan/wati.
Dalam kesempatan itu, Achmad yang juga ketua dewan pembina yayasan UPP mengaku terlambatnya penegrian UPP bukan dikarenakan karena UPP masuk dalam perguruan tinggi batal penegrianya karena adanya kebijakan Moratorium dari pemerintah.
Menurutnya, seluruh syarat Penegrian UPP sudah di lengkapi, jauh-jauh hari sebelum adanya kebijakan moratorium Penegrian Perguran Tinggis Swasta (PTS), bahkan di katakanya, Dari Pihak DIKTI dan DPR-RI sudah beberapa kali meninjau secara langsung kesiapan fasilitas di UPP. "UPP sudah melengkapi syarat sebelum moratorium itu dilakukan usulan peegrian ini sudah di masukan ke DIKTI, dari syarat yang kita ajukan baik itu, syarat akademik seperti kompetensi dosen jumlah jurusan dan juga syarat fasilitas semuanya sudah terpenuhi, mengapa lama, karena ini terkait besarnya anggaran yang akan masuk ke rohul jika nantinya, UPP di negerikan," beber Achmad.
Sementra itu, dikesempatan yang sama, Rektor UPP Feliatrra Dea, menyatakan proses penegrian UPP saat ini masih berada di kementrian , dia menilai lambatnya proses penegrian UPP, lebih di sebabkan karena faktor politis, karena adanya anggaran pusat yang masuk ke daerah.
Feliatra mengaku, pihaknya tidak lagi bisa melakukan upaya apa-apa karena sudah diluar batas akdemis. “Mengapa lama, karena ini tidak lepas dari faktor politis, pasalnya penegrian UPP ini juga terkait dengan uang negera yang masuk ke daerah ini, sehingga ini ada unsure politik yang bermain di sini, kita tunggu saja hasil dorongan pemerintah daerah dan DPR, mudahan-mudahan dengan adanya dorongan tersebut penegrian penegrian UPP bisa segera di realisasikan pungkasnya. (dpr/adv/humas)
