Dewan Akan Panggil Dishub Pekanbaru Dalam Hearing
PEKANBARU - Dinilai tidak jelas dalam memberikan penjelasan tentang kebocoran retribusi parkir di Kota Pekanbaru selama ini, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru mengagendakan pemanggilan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru pekan depan.
Agenda hearing yang akan digelar Komisi II nanti diantaranya mempertanyakan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang selalu menjadi masalah. Diantaranya realisasi kebocoran yang mencapai Rp3 miliar lebih pertahun.
"Kepala dinas ini selalu bocor-bocor saja. Permasalahannya ini bocor atau dibocorkan?" kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Zulfan Hafis ST kepada Wartawan, Selasa (20/1).
Dikatakan politisi NasDem tersebut, permasalahan realisasi PAD dari sektor parkir kedepannya harus dibenahi. Sehingga, permasalahan dan target di tahun 2015 saat ini tidak menemui kendala seperti tahun sebelumnya.
"Ini harus dibenahi, terutama yang menjadi catatan kita tim dari Dishub sendiri. Makanya komisi II akan agendakan hearing minggu depan," paparnya.
Dalam menyelesaikan persoalan pajak parkir yang selalu bocor, Zulfan memberikan solusi alternatif yang tepat dan efisien, yakni dengan melakukan lelang transparansi.
"Jadi kita minta pengelolaan parkir ini tidak ada main tunjuk sana tunjuk sini untuk mengelola. Kalau sistim tunjuk, bocornya dibuat. Kemana bocornya? Ke kantong mana? Kita minta lelang transparansi. Ini harus dilakukan sehingga kedepan bisa dikelola secara profesional. Tidak ada alasan Dishub tidak capai target lagi," tegasnya.
Menurut Zulfan, pencapaian target realisasi parkir di Kota Pekanbaru sebenarnya bisa terpenuhi seiring semakin lakunya dan meningkatnya penjualan mobil dan motor.
"Kita sama-sama tahu, penjualan mobil saja 30-50 unit per hari di Kota Pekanbaru ini. Seharusnya setiap tahun naik retribusi parkir kita. Artinya ada yang tidak beres dari tata pengelolaannya di lapangan. Kalau perlu kita nanti akan bentuk tim untuk mengawasi kinerja Dishub dalam mengawasi pengelolaan parkir tersebut," pungkasnya. (mpr/nto)
