Aksi Demo Damai Tolak Kebijakan Pembatasan Paspor, LSM Dan Mahasiswa Desak Copot Jabatan Kakanim
Meranti - Puluhan masa dari LSM Badan Pemantau Kebijakan Publik Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Perwakilan Mahasiswa Meranti melakukan aksi demo damai di Jalan Merdeka Kantor Imigrasi Selatpanjang, (17/04/2024).
Kedatangan sejumlah rombongan massa pademo damai tersebut disambut baik oleh pihak Kakanim yang didampingi oleh Kabag Ops Polres dan sejumlah anggota petugas lainnya.
Terkait temuan - temuan dilapangan yang dilakukan oleh oknum petugas, kami ingin pihak oknum pertugas di terminal Tanjung Harapan untuk dapat memberi pelayanan yang terbaik pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya yang mencari pekerjaan di Negara jiran Malaysia.
Pihak Kanim Imigrasi Selatpanjang langsung respon dan tanggap mengajak seluruh para Aksi Demo Damai melakukan pertemuan secara terbuka diruang rapat Imigrasi Selatpanjang.
Beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan LSM dan Perwakilan Mahasiswa atas hal hal yang disampaikan kan tersebut.
“Terkait dengan kebijakan kebijakan keimigrasian yang tadi menjadi suatu pemikiran oleh rekan LSM dan Perwakilan Mahasiswa , kami mengucapkan ribuan terima, kasih, karena ini merupakan sebuah koreksi buat kami”.
Dan ia juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembuatan Paspor yang tadi menjadi keluhan oleh masyarakat.
“Beberapa warga kita dipulau pulau mungkin merasa kecewa atas pelayanan yang tidak semestinya,dijanjikan beberapa hari, tapi belum selesai, ini juga kami mohon maaf, karena hal seperti ini bukan kami sengaja, tapi memang karena kondisi kita yang berpulau pulau dan kita juga mengakui bahwa jaringan kita tidak seberapa bagus.tapi kami bayar ini semua dengan mendatangi mereka semua Tampa biaya tambahan, kata Kanim Imigrasi Selatpanjang.
Dalam pertemuan antara pihak BPKP dan Perwakilan Mahasiswa dengan pihak Imigrasi diruang rapat , Kabag Ops Polres kepulauan Meranti berharap apa yang menjadi harapan dan tuntutan dari pihak LSM dan Perwakilan Mahasiswa agar segera ditindak lanjuti bersama.
Begitujuga pihak imigrasi segera mengundang Pelindo dan ksop untuk membicarakan diinternal dalam waktu yang dekat.
“Secara umum Polri mempunyai tanggung jawab didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,bukan hanya kepada imigrasi, tapi juga kepada pihak kepolisian yang terlibat dalam pengamanan di Pelabuhan menjadi koreksi bagi kami untuk sama sama memberikan pelayanan yang lebih baik.
Lagi kepada masyarakat,intinya Polri siap mendukung segala sesuatu yang menjadi kerja pelayanan bagi masyarakat baik di pelabuhan atau dimanapun kita siap memberikan pelayanan yang terbaik bersama rekan rekan dari instansi lainnya.
Dikutif dalam Undangan untuk rekan rekan Media meliputi aksi Demo Damai yang dikirim melalui salah satu WA grup oleh Ketua BPKP Kabupaten Meranti , Ramlan Abdullah .
Tuntutan ;
1. Hentikan kebijakan pembatas Pasport luar dari Meranti untuk berangakt Ke luar Negri.
2. Perbaiki sistem pelayanan dikantor imigrasi diduga ada pungli.
3. Diduga ada pungli dipelabuhan internasional tanjung harapan yang melibatkan agen kapal dan oknum pegawai imigrasi bagian analisis pengecopan pasport berangkat.
4. Copot oknum pegawai imigrasi yang melakukan pungli dipelabuhan tanjung harapan.
5. Mendesak Kanwilkumham Riau dan Menteri Hukum dan Ham RI mencopot jabatan Kakanim Imigrasi Selatpanjang dianggap lalai dalam pengawasan terhadap pegawai yang bertugas dilapanggan atau ikut serta membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri.
6. Mendesak kepada Kepala imigarasi Selatpanjang mencabut kebijakan membatasi paspor luar Meranti untuk berangakar ke luar negri melalui pelabuhan internasional tanjung harapan selatpanjang diduga menjadi ajang pungli oleh petugas lapangan.
Sesungguhnya pembatas dilakuan melampau kewenangan imigarasi sesuai undang – undang No 6 tahun 2011 beserta turunan dan melanggar hak azasi warga negara Indonesia.(TIM) ***Farhan
